Feeds:
Posts
Comments

Andi Saputra – detikNews


Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan penghapusan UU Pornografi. Meski demikian, keputusan hakim konstitusi tidak bulat. Ada satu hakim konstitusi, Maria Farida Indrati, yang berbeda pendapat (dissenting opinion).

Keputusan MK ini diambil dalam sidang terbuka di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (25/3/2010). Mk menilai UU Pornografi telah menghormati hak-hak perempuan serta tidak bersifat diskriminatif.

“Maka dengan ini, berdasarkan pertimbangan majelis, kami menolak permohonan pemohon secara seluruhnya,” kata Ketua MK, Mahfud MD, dalam sidang terbuka di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (25/3/2010).

Dari 9 hakim konstitusi, 1 hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda yaitu Maria Farida Indrati. Dia menilai, meski UU telah disahkan dan diundangkan, tapi efektivitas dan implementasinya masih susah dilasanakan. Masih ada kerancuan dalam pasal-pasalnya.

“Saya berpendapat, permohonan pemohon harus dikabulkan,” ujar Maria Farida.

Menanggapi putusan ini, para pemohon, mengaku kecewa dan memberikan apresiasi terhadap sikap Maria. Menurut kuasa hukum pemohon, Taufik Bashari, beberapa wilayah di Indonesia akan rentan penolakan jika UU ini diterapkan seperti Bali dan Papua.

Hal serupa juga diberikan kepada Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan, Sri Nurherawati. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada MK, dia mengaku kecewa.

“Kami akan mengkaji ulang dan pemantauan terhadap implementasi UU ini,” ujar Sri.

Advertisements

Chazizah Gusnita – detikNews


Jakarta – Kubu Susno Duadji mencium bahwa Mr X adalah aktor utama dalam kasus markus pajak Rp 25 miliar. Mr X merekayasa kasus sejak awal dengan menyuruh Andi Kosasih berbohong.

“Betul, yang menyuruh (Andi berbohong) adalah markus Mr X yang belum terungkap. Nanti Andi Kosasih akan buka,” ujar pengacara Susno, Zul Armain Azis, kepada detikcom, Senin (29/3/2010).

Zul mengatakan, Mr X tersebut merupakan orang yang merekayasa ke jaksa dan Polri. Mr X itu adalah orang dekat petinggi Polri.

“Andi pernah bercerita kepada klien kami kalau ada Mr X. Namun Andi belum cerita siapa Mr X tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, penasihat Kapolri, Kastorius Sinaga, mengungkapkan bahwa ada penyidik yang menyuruh Andi Kosasih berbohong dengan mengklaim Rp 24,6 miliar dari Rp 25 miliar dana di rekening Gayus.

Andri Haryanto – detikBandung


dok.detikbandung

Bandung – Tim kuasa hukum enam terdakwa perkara pembunuhan Zulkarnaen yang dipimpin Musa Darwin Pane menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan dinilai membingungkan terkait pasal pembunuhan berencana.

“Penuntut umum tidak mengurai secara lengkap kapan dan di mana terdakwa merencanakannya,” kata penasehat hukum terdakwa yang dikoordinatori Musa Darwin Pane, dalam agenda sidang pembacaan eksepsi di Ruang VI Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (9/3/2010).

Keenam terdakwa dijerat pasal berlapis 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana, Subsider 338, lebih Subsider 351, atau pasal 170.

Selain itu, penasehat hukum mendapati kesalahan identitas terdakwa. “Kesalahan dapat berakibat fatal,” kata Musa.

Selain tidak lengkap dan tidak jelas, penasehat hukum mempertanyakan hubungan dakwaan, misalnya, “Apa relevansi mendorong mobil dengan membalas sakit hati. Jaksa harus bisa menjelaskan,” tegas Musa.

Karena itu, ia pun meminta membatalkan dakwaan. “Dakwaan membingungkan,” jelasnya.

Sidang berlangsung dengan pengawalan ketat anggota kepolisian. Sekitar limapuluhan polisi berjaga di dalam ruang sidang dan sekitar pengadilan. Jika minggu sebelumnya sidang tanpa disaksikan keluarga korban, kali ini terlihat beberapa keluarga dan rekan korban di dalam persidangan.

Zulkarnen tewas dengan luka tusuk di dada serta luka bacok di kepala, Jumat (25/9/2009). Perkaranya sepele, hanya karena senggolan di sebuah tempat hiburan.

Awalnya korban dan enam terdakwa berselisih di salah satu tempat hiburan di Jalan Jendral Sudirman, Bandung. Perkelahian pun tak terhindarkan sampai berlanjut ke luar. Korban Zulkarnaen kemudian dikeroyok di Jalan Cibadak, selanjutnya tewas karena luka bacok di kepala dan luka tusuk di dada.

Tya Eka Yulianti – detikBandung

Bandung – Adanya kasus penebangan pohon yang dilakukan tanpa sepengetahuan Dinas Pertamanan (Distam) Kota Bandung, disebut Kepala Distam Yogi Supardjo akibat kurangnya pengawasan masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus mulai merasa memiliki dan lebih peka atas keberadaan pohon di lingkungannya.

“Kalau sekarang ini, kesadaran masyarakat masih kurang, lihat ada yang nebang pohon diam saja. Atau malah nonton,” ujar Yogi saat dihubungi detikbandung, Sabtu (13/3/2010).

Padahal menurutnya, jika masyarakat melihat adanya penebangan pohon di Kota Bandung mereka seharusnya memastikan bahwa yang menebang adalah petugas dari Distam atau atas izin Distam.

“Tanya saja, yang nebang itu dari mana, kalau bukan dari Distam, tinggal laporkan. Kalau mengaku Distam juga harus kroscek juga,” sebutnya. Untuk melaporkan atau untuk mengecek adanya penebangan pohon yang dilakukan Distam, masyarakat dapat menghubungi no telepon 4231921.

“No tersebut bisa dihubungi jam kerja dan hari kerja,” tambahnya.

PASURUAN, DETIKPOS.net — Nikah siri telah memunculkan fenomena komersialisasi. Sebut saja dengan keberadaan para makelar pernikahan. Menurut seorang perempuan pelaku nikah siri di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, makelar biasanya mempertemukan antara lelaki pencari pasangan dan tipe perempuan yang diinginkannya.

Secara garis besar, para makelar membagi perempuan dalam dua kategori, yaitu perawan dan janda.

Dari observasi Islamic Centre for Development and Human Rights Empowerment (ICDHRE), jika yang ingin dinikahi adalah perawan maka uang jasa yang diminta makelar ke lelaki kliennya sekitar Rp 35 juta. Sementara jika janda, uang jasanya Rp 15 juta.

Namun, kategorisasi ini tidak baku. Penampilan dan wajah si perempuan juga bisa menentukan nilainya selain keperawanan.

Di Rembang, perempuan disebut dewasa (akil balig) apabila sudah menginjak usia 15 tahun.

Untuk ukuran masyarakat kota, usia tersebut sebetulnya tergolong masih kanak-kanak. Namun, di Rembang, para orangtua biasanya mulai gelisah jika anak putrinya berusia 15 tahun dan belum ada yang menanyakan untuk dijadikan bakal istri. Bahkan, jika berusia di atas 20 tahun dan masih belum menikah, sudah disebut perawan kasep atau perawan tua.

Menurut seorang pelaku nikah siri di Desa Kalisat, sebut saja Yuni, uang jasa yang diterima makelar biasanya diberikan juga sebagian kepada pihak perempuan yang dinikahi. Namun, berapa persisnya pembagian itu, tidak ada rumusan yang baku.

Adanya praktik komersialisasi nikah siri ini mendorong ICDHRE melakukan advokasi kepada para orangtua dan kalangan perempuan di Rembang.

Biaya makelar itu jauh lebih mahal daripada mahar untuk nikah, yang hanya sekitar Rp 1,5 juta. Ada juga tambahan sedikit untuk biaya perayaan nikah secara sederhana.

“Kami bergerak untuk memberikan advokasi dan penyadaran melalui pemberdayaan ekonomi, antara lain berupa pelatihan keterampilan yang diharapkan berguna bagi bekal perempuan Rembang untuk mandiri. Kami ketahui bahwa salah satu penyebab gampangnya nikah siri di sini adalah problem ekonomi,” kata Ali Sodikin, Direktur ICDHRE, yang lembaganya sudah bergerak di Rembang sejak 2003.

Tidak ada data pasti mengenai berapa jumlah wanita yang dinikahi secara siri di Rembang. Namun, munculnya kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah dan demi menghindarkan tudingan negatif, sebagian pasangan kawin siri di sana ingin mencatatkan nikahnya secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau isbat.

Pada tahun 2008, jumlah pasangan suami istri siri yang menghendaki isbat sebanyak 540 di Rembang. Sedangkan secara total, jumlah pasangan siri di Kabupaten Pasuruan yang menginginkan isbat sebanyak 2.244 pada tahun yang sama.

Menurut KH Machrus Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Desa Ketapan, Kecamatan Rembang, harus dibedakan dengan jelas antara kawin siri dan kawin kontrak (mut’ah).

Read more: http://www.detikpos.net/2010/02/masih-perawan-rp-35-juta-janda-rp-15.html#ixzz0g9m49sx4

Mega Putra Ratya – detikNews


Jakarta – Sebagai Menteri Agama yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali memiliki pandangan pribadi soal nikah siri dan poligami. Dia setuju dengan nikah siri dan poligami.

“Tanggapan sebagai pribadi saya yang namanya kawin siri itu sah menurut agama jika syarat dan rukun terpenuhi,” ujar Suryadharma di Kantor Kemenag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

Surya juga mengaku setuju dan sah-sah saja dengan poligami. “Soal poligami bagi saya adalah pilihan. Yang mau silakan, yang tidak silakan. Tidak bisa disalakan,” imbuh dia.

Surya mengibaratkan nikah siri dan poligami sama halnya dengan membeli sebuah mobil.

“Yang buat mobil ingin membuat kenyamanan dari mobil itu ternyata mobilnya digunakan untuk jual narkoba dan nabrak orang. Siapa yang salah?” paparnya.

Surya menjelaskan bahwa dalam ilmu fiqih itu tidak mengenal nikah siri. Sedangkan di masyarakat berkembang bahwa nikah siri itu adalah nikah secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatat oleh pejabat akta nikah.

“Kalau disalahgunakan berarti pelakunya yang salah,” pungkasnya.

Anwar Khumaini – detikNews


SBY saat tinjau lapas anak Tangerang.

Jakarta – Presiden SBY merencanakan perubahan yang permanen di dalam sistem hukum pidana. Sehingga aturan hukum yang berlaku lebih mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi warga yang tergolong tidak mampu dan anak di bawah umur.

Rencana ini dia sampaikan di dalam sambutannya membuka rapat kabinet bidang kesra. Rapat berlangsung di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (18/2/2010).

“Kita berpikir melihat kembali sistem dan kebijakan dasar yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Bagaimana negara memberi pelayanan hukum yang seadil-adilnya bagi keluarga miskin, terlantar, penyandang cacat berat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak di pusat rehabilitasi karena narkoba, anak yang thalasemia,” kata SBY.

Perubahan dalam sistem hukum tersebut di antaranya adalah mengenai masa hukum bagi pelaku tindak krimininal. Perlu ada keringanan masa hukuman dengan segala ketentuan yang mengaturkan secara ketat bila pelakunya adalah anak di bawah umur, lanjut usia, warga tergolong sangat miskin atau penyandang cacat berat.

“Ini menyangkut rasa keadilan. Misalkan anak-anak mencuri ponsel dihukum 5 tahun lalu ada pejahat korupsi hanya dihukum 4 tahun. Atau orang miskin usia 70 tahun ambil ubi tetangga dihukum berat padahal itu untuk bertahan hidup. Bandingkan dengan kejahatan lain yang betul-betul menginjak injak keadilan,” papar SBY memberikan contoh.

Perubahan sistem hukum akan mencakup juga ada mekanisme pengurangan masa hukuman penjara terutama bagi anak-anak. Tujunnya agar terpidana anak-anak dapat lebih cepat kembali ke keluarganya masing-masing dibandingkan terpidana dewasa.

“Saya setuju untuk grasi pembebasan bersyarat sekitar 500 anak. Tapi bukan hanya itu, ke depan harus ada peraturan permanen bagaimana seharusnya mereka ini,” pungkas SBY.