Feeds:
Posts
Comments

Elvan Dany Sutrisno – detikNews


Jakarta – Apa komentar politisi nyentrik Partai Demokrat Ruhut Sitompul soal nikah siri? Ternyata pria yang suka blak-blakan kalau ngomong ini tidak sepakat dengan cara nikah yang kini sedang diperbincangkan tersebut. “Habis dimarahin istri tiap malam,” curhat Ruhut.

Ruhut tidak sepakat dengan nikah secara siri. Untuk menunjukkan kejantanan, menurutnya tak perlu istri banyak-banyak.

“Apa hebatnya punya banyak istri?” kata Ruhut di sela-sela rapat Pansus Angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Oleh karenanya, Ruhut sepakat agar nikah siri diatur dengan UU. Hal ini penting, menurut Ruhut supaya tidak merugikan kaum hawa.

“Hal itu mesti diatur oleh UU, tidak ada kebanggan istri lebih dari satu,
jangan sok kuasa,” usul Ruhut.

Ruhut sendiri sudah puas dengan satu istri. Kesibukannya di Pansus membuat
Ruhut sering kena marah istrinya.

“Habis tiap malam dimarah-marahin istri saya, Pansus lagi Pansus lagi,” keluh Ruhut.

Namun Ruhut berkomitmen akan menuntaskan skandal Century. “Itulah, makanya saya akan membuktikan kerja saya,” janji Ruhut.

Advertisements

Luhur Hertanto – detikNews


Tangerang – Hukuman bagi para pelaku nikah siri seperti yang tertuang dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan belum definitif. Mungkin saja hukuman itu nantinya dalam bentuk administratif.

“Misalnya diwajibkan mendaftarkan diri, diwajibkan mengumumkan ke publik atau dikenakan denda. Kira-kira, ya, seperti itu. Jadi belum definitif, ya,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali di sela-sela mengikuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke LP Anak Tangerang, Banten, Selasa (16/2/2010).

Suryadharma menegaskan, RUU tersebut masih berupa draf yang disusun dari berbagai macam pikiran, pandangan dan alasan-asalah filosofis serta sosiologis. RUU itu nanti bisa disetujui bisa saja tidak oleh DPR.

“Baru masuk di badan legislasi. Itu rancangan itu dari Depag, begitu,” tandasnya.

Dalam draf RUU yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 itu memuat ketentuan pidana terkait perkawinan siri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. RUU itu juga mengatur mengenai perceraian yang dilakukan tanpa di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak.

Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

Tidak hanya itu, RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.

Nala Edwin – detikNews


Fauzan Al Anshari (Foto: dok pribadi)

Jakarta – Masyarakat Poligami Indonesia (Mapolin) menolak RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memuat ketentuan pidana bagi pelaku pernikahan tanpa dokumen resmi.

“Nikah itu kan ibadah, kok malah dikriminalisasi?” protes Sekjen Mapolin Fauzan Al Anshari kepada detikcom, Rabu (17/2/2010).

Fauzan menyatakan, seharusnya yang kena pidana itu adalah orang yang berzina atau pekerja seks komersial (PSK) yang memang merusak moral bangsa. “Bukannya orang yang berzina yang kena pidana. Ini malah yang mau nikah,” kata pria dengan empat istri ini.

Fauzan mengkritik, penerapan KUHP yang memasukan perzinaan adalah delik aduan. Selain itu, menurutnya, dalam aturan KUHP perzinaan hanya berlaku untuk orang berkeluarga. “Ya gimana mau bisa ditindak kalau aturannya¬† begitu?” katanya.

Pemberlakuan aturan tersebut, lanjut Fauzan, tidak akan menjamin anak dan istri tidak diterlantarkan jika perceraian terjadi. Karena menurutnya, sengketa perebutan anak dan harta gono gini tetap terjadi walaupun pernikahannya resmi.

“Kita harus tahu dasar kita menikah itu apa? Kalau dasarnya ibadah tentunya kita tidak akan menelantarkan anak dan istri kita,” kata ayah 22 orang anak ini.

Moksa Hutasoit – detikNews


Jakarta – Anggota Dewan Perimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshidiqqie mendukung agar praktek kawin kontrak dan kawin siri diatur dalam UU. Jimly juga mengusulkan pelaku kawin siri dipidana.

“Kawin kontrak dan kawin siri hanya justifikasi praktek perzinahan terselubung. Jangan kita larut dalam nafsu masing-masing yang cukup 5 menit itu. Saya dukung kawin siri supaya diatur. Saya usulkan supaya diberi pidana,” kata Jimly.

Hal ini disampaikan Jimly usai bertemu dengan Ketua MA Harifin A Tumpa di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2010).

Jimly menilai, ide kawin siri diatur dalam UU sangat bagus. Pernikahan yang tidak dicatatkan sering menimbulkan penyalahgunaan.

“Kawin siri itu, kawin diam-diam, tidak tercatat, menimbulkan penyalahgunaan,” ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Menurut dia, negara bertanggungjawab untuk mengadministrasikan tindakan-tindakan transaksional warganya.

“Jadi kawin-kawin ini harus dicatat. Jika tidak dicatat sesuai UU, itu dianggap tidak sah. Kalau sah secara agama, tetapi dia melanggar hukum dan pelakunya diancam pidana. Itu boleh. Sebab, pidana berfungsi juga untuk mendidik,” papar Jimly.

Lia Harahap – detikNews


Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mempersoalkan rasa keadilan masyarakat yang menurutnya sedang menghadapi masalah besar. Penegak hukum dinilainya masih terikat oleh pasal-pasal formal dan akibatnya hukum tidak lagi mementingkan substansi yakni hati nurani.

“Penegakan keadilan sekarang sedang menghadapi persoalan besar. Rasa keadilan hampir tidak ada dan tidak lagi bersifat substantif. Hukum tidak lagi berdasarkan pada hati nurani tetapi terikat pada pasal-pasal formal,” kata Mahfud di sela-sela pertemuan Alumni Universiats Islam Indonesia (UII) di Kantor Departemen Perhubungan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (14/2/2010).

Mahfud memberi contoh kasus pencurian tiga buah kakao oleh Nenek Minah dan pencurian semangka yang dilakukan Kolili. Baik Nenek Minah maupun Kolili keduanya dihukum penjara karena terbukti bersalah mencuri.

Vonis yang diterima Nenek Minah dan Kolili, menurut Mahfud, justru berbanding terbalik dengan kasus pembobolan bank yang ramai dibicarakan.

Pihak yang jelas-jelas melakukan pembobolan justru dibiarkan bebas berkeliaran dengan alasan unsur hukum pidana yang belum terpenuhi. Hal ini, menurutnya, melukai rasa keadilan di mata masyarakat, terutama masyarakat miskin.

“Orang-orang yang jelas-jelas mencuri atau melakukan pembobolan terhadap uang negara miliaran rupiah malah dibebaskan dengan alasan hukum pidana yang tidak terpenuhi,” kritik guru besar hukum tata negara UII ini.

Mahfud meminta penegak hukum lebih mementingkan hal yang substantif yakni hati nurani dalam memberikan rasa keadilan. Kalau kasus Nenek Minah dan Kolili diperiksa di MK, kata Mahfud, dirinya akan memilih membebaskan saja.

Sebab menurutnya, MK lebih mempertimbangkan hati nurani dalam mengambil keputusan. Tetapi hal ini akan berbeda dengan kasus pembobolan bank.

“Meskipun unsur hukumnya masih kabur tapi sudah jelas-jelas terjadi tindakan pencurian, maka kita akan tarik (adili) saja,” tutup Mahfud.

Ramadhian Fadillah – detikNews


Foto: Ilustrasi

Jakarta – RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memuat ketentuan pidana bagi pelaku nikah siri ditentang. Pernikahan dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan urusan pemerintah.

“Itu kan hak asasi sesorang,” ujar pakar hukum JE Sahetapy usai peluncuran buku SETARA institute di Hotel Athlete Senayan, Jakarta, Selasa (16/2/2010).

Menurutnya untuk soal seperti ini, agama yang harus melarang, bukan pemerintah yang melarang. “Kalau saya tidak sepakat. Itu kan hak seseorang,” tegasnya.

Menurutnya, karena urusan agama, maka sanksinya pun bukan pidana berupa denda atau penjara.

“Itu harus agamanya yang mengatur, sanksinya harus dari agama,” pungkasnya.

Dalam draf RUU yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 itu memuat ketentuan pidana terkait perkawinan siri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. RUU itu juga mengatur mengenai perceraian yang dilakukan tanpa di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak.

Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

Tidak hanya itu, RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.

Andi Saputra – detikNews


Peluncuran Simpul LBH Jakarta

Jakarta – Puluhan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Satu persatu mereka mengisi formulir pendaftaran advokasi hukum untuk mendapat layanan gratis super murah dan konsultasi hukum secara cuma-cuma.

Dari proses pendampingan hukum hingga proses di muka pengadilan.

“Cukup Rp 100 ribu selama setahun atau Rp 300 per hari,” kata Ketua LBH Jakarta Nurcholis saat peluncuran gerakan Simpul (Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan) di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2010).

Pendampingan tersebut seperti untuk korban penggusuran, intimidasi oleh aparat, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga proses peradilan yang tidak fair. Gerakan ini merupakan gerakan swadaya masyarakat untuk membela dirinya sendiri. Terlebih, sistem hukum Indonesia yang belum tegak, mengakibatkan masyarakat rentan terhadap korban pelanggaran hukum dan HAM.

“Selain itu, alokasi dana tersebut juga untuk membantu anggota lainnya apabila terkena pelanggaran HAM. Gerakan Simpul telah diikuti oleh puluhan lembaga bantuan hukum di Indonesia,” tambahnya.

Dengan iuran tersebut, otomatis masyarakat tidak perlu merasa ‘hutang budi’ terhadap lembaga donor, pemerintah atau bantuan institusi tertentu. Selain itu, anggota gerakan SIMPUL juga dapat mengikuti seminar, diskusi, lokakarya, pelatihan yang diadakan oleh LBH Jakarta untuk menguatkan pemahaman hukum.

“Pada akhir tahun, dana tersebut diaudit oleh akuntan publik dan terbuka untuk umum. Semua kegiatan ini juga bisa diakses di situs http://www.bantuanhukum.or.id,” pungkasnya.